EKONOMIBERDAYA.COM — Presiden Prabowo Subianto mengungkap masih banyak anggaran Transfer ke Daerah yang tidak digunakan pemerintah daerah meski sudah ditransfer pusat. Ia menyebut sejumlah dana justru tersimpan di bank atau macet akibat konflik kepala daerah dengan DPRD. Sorotan itu muncul di tengah perjalanan desentralisasi yang sudah berjalan 25 tahun.
Kritik itu disampaikan Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026). Ia mencontohkan anggaran pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan atau tidak dapat digunakan karena persoalan di tingkat daerah.
Dana Ditransfer, tapi Tidak Dipakai
Prabowo menyebut pemerintah pusat sudah menyalurkan anggaran ke daerah, tetapi sebagian tidak dimanfaatkan. Ia menduga ada persoalan koordinasi antara kepala daerah dan DPRD yang membuat dana tertahan.
"Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR," jelasnya.
Ia menegaskan tujuan transfer anggaran ke daerah adalah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah dinilai harus benar-benar digunakan secara efektif.
Desentralisasi 25 Tahun dan Jembatan Desa yang Tak Dibangun
Prabowo juga menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa yang dinilai belum sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Ia mempertanyakan mengapa proyek sederhana seperti jembatan desa tidak kunjung dikerjakan.
"Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta," ujarnya.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas wilayahnya. Namun, penggunaannya tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.
Efektivitas Anggaran Jadi Pertimbangan Kebijakan
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah. Pemerintah pusat ingin memastikan anggaran negara memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Prabowo menilai persoalan ini perlu menjadi perhatian serius. Sebab, desentralisasi yang sudah berjalan seperempat abad dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perbaikan layanan dasar di daerah.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai bentuk penyesuaian kebijakan TKD yang akan diambil. Pemerintah disebut masih mengevaluasi pemanfaatan anggaran di sejumlah daerah.
