Jakarta, CNBC Indonesia - Geliat pembiayaan bank-bank milik negara (Himbara) ke proyek strategis pemerintah masih perkasa. Namun, di balik angka pertumbuhan yang impresif, ada kekhawatiran yang mengintai: bagaimana jika debitur BUMN karya tak mampu bayar dan meminta keringanan lagi?
Ekonom Indef, M. Rizal Taufikurahman, mengingatkan bahwa restrukturisasi utang hanyalah napas lega jangka pendek. Risiko kredit tidak hilang, melainkan bergeser ke masa depan.
"Jika kemampuan bayar debitur belum membaik secara fundamental, kualitas kredit berpotensi turun, CKPN meningkat, dan pada akhirnya menekan laba serta permodalan bank. Restrukturisasi jangan sampai hanya menjadi instrumen untuk menunda pengakuan risiko kredit yang sebenarnya sudah memburuk," tegas Rizal.
Pertumbuhan Kredit yang Menyimpan Risiko
Data hingga Juni 2026 menunjukkan besarnya eksposur Himbara ke sektor pelat merah. Bank Mandiri mencatat penyaluran kredit ke ekosistem pemerintahan dan BUMN mencapai Rp489 triliun, tumbuh 41,6% secara tahunan. Portofolio ini mencakup pembiayaan proyek strategis, infrastruktur, energi, hingga pertahanan.
Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menegaskan pihaknya tetap selektif menyalurkan pembiayaan. Kualitas aset terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) bank only sebesar 0,98% dan NPL coverage ratio 242%.
"Terkait rencana atau usulan perpanjangan pembayaran kewajiban, kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Bank Mandiri akan melakukan assessment secara komprehensif dan mempertimbangkan setiap langkah berdasarkan kondisi masing-masing debitur serta ketentuan yang berlaku," ujar Adhika.
Strategi BTN dan BNI Menghadapi Restrukturisasi
Eksposur BTN ke BUMN karya relatif kecil. Hingga semester I-2026, total kredit infrastruktur ke BUMN karya hanya 0,97% dari total portofolio kredit korporasi. Direktur Corporate Banking BTN, Helmy Afrisa Nugroho, mengatakan pihaknya akan melakukan kajian menyeluruh jika perpanjangan pembayaran kembali dilakukan.
"BTN pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan proyek infrastruktur, yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan perbankan yang berlaku," kata Helmy.
Strategi BTN meliputi evaluasi arus kas dan prospek proyek, penyesuaian struktur pembayaran, hingga penguatan mitigasi risiko. Jika diperlukan, perseroan dapat mempertimbangkan tambahan agunan atau dukungan dari pemegang saham.
Sementara itu, BNI mencatat pertumbuhan pembiayaan ke BUMN sebesar 49,98% secara tahunan menjadi Rp241,7 triliun. Pertumbuhan yang agresif ini menuntut kewaspadaan ekstra dalam pengelolaan risiko.
Bahaya Restrukturisasi Berulang
Rizal menambahkan, restrukturisasi masih dapat dibenarkan selama proyek memiliki arus kas dan prospek pemulihan yang jelas. Namun, skema yang dilakukan berulang tanpa perubahan fundamental berpotensi menciptakan moral hazard.
"Debitur memiliki ekspektasi akan terus memperoleh perpanjangan atau penyelamatan, sementara Himbara menghadapi tekanan untuk mempertahankan eksposur pembiayaan," jelasnya.
Apabila Himbara sampai harus membentuk CKPN hingga 100% pada sebagian eksposur tersebut, laba dan modal bank akan tergerus. Kapasitas penyaluran kredit baru ke sektor produktif pun ikut berkurang. Para bankir kini berada di posisi sulit: mendukung proyek pemerintah sekaligus menjaga kesehatan fundamental perbankan.