JAKARTA - Indonesia dinilai memiliki modal besar untuk memperkuat ekonomi nasional melalui sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Namun, agar potensi itu memberi dampak signifikan, diperlukan strategi hilirisasi yang berorientasi pada nilai tambah.
Hal inilah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (22 September 2025).
Menurut Tito, strategi hilirisasi di bidang pertanian bisa menjadi jalan keluar Indonesia dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. “Negara-negara di musim dingin, baik yang di utara, northern hemisphere (belahan bumi utara), maupun di selatan, southern hemisphere, belahan bumi selatan, mereka hanya bisa bercocok tanam enam bulan. Kita di negara tropis punya keuntungan bisa bercocok tanam 12 bulan. Apakah kita enggak sadar dengan itu?” ujarnya.
Potensi Besar dari Sumber Daya Alam
Tito menegaskan bahwa kondisi geografis Indonesia adalah modal utama yang jarang dimiliki negara lain. Dengan iklim tropis, Indonesia memungkinkan bercocok tanam sepanjang tahun. Selain itu, keberadaan ribuan sungai, danau, gunung berapi, serta tanah subur menambah kekuatan sektor pertanian nasional.
“Nah, jadi saya berpendapat bahwa inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” jelasnya.
Dengan memanfaatkan keunggulan alam tersebut, menurut Tito, Indonesia bisa mengembangkan industrialisasi berbasis komoditas pertanian. Hal ini berbeda dengan anggapan umum yang mengidentikkan industrialisasi hanya dengan manufaktur besar seperti mobil atau elektronik.
Industrialisasi Tidak Harus Manufaktur Berat
Tito menjelaskan, keluar dari middle income trap membutuhkan industrialisasi, namun bentuknya tidak harus terbatas pada industri manufaktur besar. “Karena kita sekarang masuk negara middle income. Untuk keluar kita harus melakukan industrialisasi. Nah, tapi kadang-kadang di benak kita yang berpikir bahwa industrialisasi identik dengan pabrik yang buat mobil, motor, elektronik, chip, dan lain-lain. Nah, saya mengatakan yes or not. Agree and disagree,” tegasnya.
Ia mencontohkan Selandia Baru yang berhasil membangun kekuatan ekonomi bukan dari industri manufaktur, tetapi dari pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dengan hilirisasi yang tepat, komoditas primer bisa menghasilkan nilai tambah tinggi dan berdaya saing global.
Sejalan dengan Visi Presiden Prabowo
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa dorongan hilirisasi sektor pertanian sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan, kata dia, telah ditetapkan sebagai prioritas utama pemerintah. Presiden bahkan menyiapkan langkah konkret dengan dukungan anggaran besar demi mewujudkan swasembada pangan.
Langkah ini menunjukkan komitmen bahwa sektor pangan tidak hanya dianggap urusan domestik, tetapi juga fondasi kemandirian bangsa dalam menghadapi dinamika global.
Apresiasi untuk Kementan dan Pemangku Kepentingan
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan jajarannya yang telah mempertemukan berbagai pemangku kepentingan melalui Rakor. Menurutnya, forum seperti ini harus dimanfaatkan untuk menghasilkan langkah nyata.
“Dengan anggaran yang ada, kita ingin menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Karena kita memiliki modal alami yang besar. Dan kemudian tinggal bagaimana kita meningkatkan sumber daya, kemampuan, kapasitas petani, dan lain-lain,” tandasnya.
Bagi Tito, hilirisasi bukan sekadar jargon, melainkan strategi nyata agar sektor pertanian benar-benar bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi nasional.
Penandatanganan MoU dengan Gubernur Daerah
Rakor juga diwarnai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). MoU ini ditandatangani oleh sejumlah gubernur, di antaranya:
Gubernur Jambi Al Haris,
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah,
Gubernur Riau Abdul Wahid,
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail,
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa,
Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka,
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid,
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman,
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Penandatanganan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung hilirisasi komoditas prioritas. Data CPCL menjadi instrumen penting untuk merencanakan program yang tepat sasaran sekaligus mempermudah sinergi antarwilayah.
Hilirisasi sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi
Dengan dukungan Presiden, koordinasi lintas kementerian, serta keterlibatan pemerintah daerah, hilirisasi sektor pertanian dipandang mampu menjadi pilar pembangunan ekonomi jangka panjang. Model seperti ini diharapkan tidak hanya mengangkat pendapatan petani, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional.
Sebagaimana dicontohkan Selandia Baru, pertanian modern dengan nilai tambah tinggi mampu menjadikan sebuah negara tetap makmur meski tanpa basis industri manufaktur besar. Indonesia, dengan keunggulan iklim tropis dan sumber daya alam melimpah, diyakini bisa melangkah ke arah yang sama jika hilirisasi dijalankan konsisten.
Momentum Transformasi Ekonomi
Pesan Tito dalam Rakor tersebut menegaskan pentingnya momentum transformasi ekonomi berbasis hilirisasi pertanian. Ke depan, industrialisasi sektor ini tidak hanya akan membantu Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah, tetapi juga meneguhkan kedaulatan pangan dan memperkuat fondasi ketahanan nasional.
Dengan langkah strategis, dukungan anggaran, serta komitmen dari pusat hingga daerah, cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi berbasis pertanian modern bukanlah sesuatu yang mustahil.