JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya mempermudah pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui penguatan literasi keuangan serta peningkatan kapasitas usaha.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiyana, menyatakan bahwa langkah tersebut dilakukan melalui pilot project Program Generasi Melek Inklusi dan Literasi Keuangan (Gemilang) yang menyasar pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
"Dengan SDM yang semakin kompeten, implementasi Program Kerja Prioritas Nasional dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat," kata Erwin dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Program ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari 18 pelaku UMKM dan 12 pengelola KDKMP. Sosialisasi terkait program Gemilang telah dilaksanakan pada Rabu (1/7/2026).
Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan usaha, peningkatan literasi keuangan, serta strategi memperluas akses pembiayaan formal dari pihak perbankan.
Direktur Pemberdayaan Usaha KKP, Ali Rahmat Iman Santoso, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ini karena pemanfaatan pembiayaan formal di sektor kelautan dan perikanan masih tergolong rendah.
Data Sistem Informasi Kredit Program Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan hingga triwulan I 2026 baru mencapai sekitar 1,5 persen dari total penyaluran KUR nasional.
Kondisi tersebut menandakan masih luasnya peluang untuk memperbesar akses pembiayaan bagi pelaku usaha di bidang ini.
"Program Gemilang dirancang agar pelaku usaha menjadi lebih bankable, memahami pengelolaan keuangan secara baik, dan memiliki kesiapan untuk memperoleh pembiayaan formal sebagai modal mengembangkan usahanya," ujarnya.
Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp290 triliun pada 2026, dengan fokus utama pada sektor produksi.
Untuk tahun ini, Program Gemilang difokuskan di lokasi pengembangan budi daya tematik pada enam provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, dengan melibatkan kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah daerah, penyuluh perikanan, serta perbankan.