JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, memimpin rapat virtual perdana dengan seluruh Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) se-Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi dan memperkuat pelayanan publik bagi pekerja migran, sekaligus memperkuat koordinasi antar daerah dan pusat.
Dalam rapat yang digelar secara daring tersebut, Menteri Mukhtarudin menekankan pentingnya BP3MI sebagai ujung tombak pelayanan KemenP2MI di lapangan. “BP3MI yang ada di 23 provinsi ini adalah merupakan struktur yang dimiliki oleh Kementerian P2MI dan juga ada pos kita di beberapa kabupaten.
Jadi Bapak-Bapak dan Ibu hadirin ini merupakan kepanjangan tangan kita, ujung tombak kita yang di daerah. Oleh karena itu kinerjanya, saya catat tadi kinerjanya ke depan harus semakin dikuatkan, karena kita bersentuhan dengan pelayanan publik,” ujar Menteri Mukhtarudin di Kantor KemenP2MI, Rabu (17 September 2025).
Rapat virtual ini menekankan pada peningkatan responsivitas layanan, termasuk penanganan cepat keluhan dan aspirasi pekerja migran. Menteri Mukhtarudin mengingatkan agar saluran komunikasi tidak tersumbat dan memastikan setiap persoalan ditangani secara tepat waktu. “Dengan situasi seperti hari ini, sangat sensitif dengan pelayanan publik, maka ini menjadi kita memang harus peka melihat untuk psikologi masa yang hari ini. Artinya ruang-ruang untuk komunikasi dengan publik itu jangan sampai tersumbat, jangan sampai terhambat,” tegasnya.
Selain itu, Menteri Mukhtarudin juga menyoroti kurangnya sosialisasi terkait prosedur migrasi aman. Ia mendorong seluruh BP3MI aktif mengedukasi masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah daerah, serta mengembangkan program-program inovatif, seperti Desa Migran Emas, yang membangun ekosistem pekerja migran di tingkat lokal. “Terus terang memang sosialisasi kita kurang, maka ke depan ini di samping kita juga pelindungan, penempatan, vokasi, yang tidak kalah pentingnya juga sosialisasi.
Jadi oleh karena itu maka tolong juga BP3MI melakukan komunikasi dan koordinasi dalam konteks sosialisasi program-program kita tentang apa dan bagaimana menjadi pekerja migran yang sekarang juga ada sebagian di daerah Jawa, sudah ada Desa Migran Emas sebagai sebuah ekosistem pekerja migran,” jelasnya.
Rapat ini sekaligus menjadi ajang evaluasi terhadap program yang sudah berjalan. Menteri Mukhtarudin menegaskan seluruh program terdahulu tetap dilanjutkan, namun dengan perbaikan berkelanjutan. “Program-program yang sudah dilakukan oleh menteri sebelumnya tetap kita lanjutkan. Tentu dengan perbaikan-perbaikan, kalau memang ada review, evaluasi,” tutupnya.
Digitalisasi dan Koordinasi Layanan
Selain penguatan komunikasi, rapat virtual ini menekankan pemanfaatan teknologi untuk mendukung layanan pekerja migran. BP3MI diminta untuk memanfaatkan platform digital agar proses pelaporan, edukasi, dan penanganan masalah dapat dilakukan lebih cepat dan transparan. Hal ini sejalan dengan komitmen KemenP2MI untuk menghadirkan layanan publik yang lebih terintegrasi dan mudah diakses.
Penggunaan sistem daring juga memungkinkan koordinasi lintas provinsi dan kabupaten, sehingga best practice dalam pelayanan dapat dibagikan lebih cepat. Misalnya, strategi penanganan kasus pekerja migran bermasalah atau program Desa Migran Emas yang berhasil dapat direplikasi di daerah lain dengan lebih efektif.
Fokus pada Peningkatan Kualitas SDM
Menteri Mukhtarudin menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM BP3MI agar pelayanan di lapangan lebih profesional dan responsif. Hal ini mencakup pemahaman regulasi, prosedur migrasi aman, serta kemampuan komunikasi dengan masyarakat. Dengan SDM yang terlatih, diharapkan setiap pekerja migran mendapatkan informasi, perlindungan, dan layanan yang tepat sesuai standar nasional.
BP3MI juga diarahkan untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, untuk memperkuat jaringan dukungan bagi pekerja migran. Sinergi ini diharapkan dapat menekan risiko penyalahgunaan prosedur migrasi serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
Evaluasi Berkelanjutan dan Tindak Lanjut
Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa rapat virtual bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap laporan, masukan, dan tantangan yang disampaikan oleh BP3MI akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki program, prosedur, dan mekanisme layanan.
KemenP2MI berkomitmen melakukan monitoring berkala terhadap implementasi program di lapangan. Hal ini termasuk memastikan program Desa Migran Emas berfungsi optimal sebagai ekosistem pekerja migran, menyediakan pelatihan, akses informasi, serta dukungan administratif yang memadai.
Menghadapi Tantangan Masa Depan
Dalam konteks globalisasi tenaga kerja, perlindungan dan pelayanan bagi pekerja migran menjadi semakin kompleks. Menteri Mukhtarudin menekankan perlunya adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi internasional, tren pasar tenaga kerja, serta kebutuhan masyarakat migran. Penguatan BP3MI melalui koordinasi virtual dan digitalisasi layanan menjadi strategi penting untuk menghadapi tantangan ini.
Dengan penguatan koordinasi, edukasi publik, dan pemanfaatan teknologi, KemenP2MI berharap layanan pekerja migran Indonesia dapat lebih profesional, responsif, dan berkesinambungan. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga mendorong kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya di tanah air.